Menang Gugatan di MA, 12 Buruh Terima Pesangon Rp 300 Juta, Didampingi LBH Ansor Jepara

 JEPARA, iNewsMuria.id- Sebanyak 12 buruh PT Indah Desain Indonesia memenangkan gugatan melawan perusahaannya dalam perkara kasasi di Mahkamah Agung (MA). Belasan buruh ini menggugat perusahaan tempatnya bekerja yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja dan tak memberikan pesangon sesuai peraturan yang berlaku.

Perjuangan belasan buruh menuntut haknya didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jepara. Kini, seiring dikabulkannya gugatan ini, belasan buruh ini menerima pesangon yang jumlahnya lebih dari Rp 300 juta. 

Salah seorang buruh PT Desain Indah Indonesia Khoirul Anam mengatakan, perusahaan melakukan PHK dengan dalih order pabrik sepi. Persoalannya ternyata pesangon yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Padahal yang kena PHK berstatus karyawan tetap dan sudah bekerja 5 hingga 8 tahun.

“Alhamdulillah, LBH Ansor Jepara mau mendampingi hingga akhirnya gugatan dikabulkan,” kata Anam melalui keterangan tertulis diterima Kamis (13/2/2025).

Salah satu advokat LBH Ansor Jepara Ahmad Rifai mengatakan pihaknya melakukan pendampingan gugatan buruh PT Indah Desain Indonesia mulai dari pengadilan negeri hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. 

Rifai mengapresiasi MA yang telah memutuskan gugatan buruh ini dengan berlandas nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfataan hukum.

"Putusan ini adil. Pesangon itu memang hak buruh, ada regulasinya juga," ujar Rifai yang juga advokat Justitia and Associate Jepara ini.     

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Jepara Ainul Mahfudh mengatakan dikabulkannya gugatan buruh dalam perkara ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pengusaha di Kabupaten Jepara, agar tidak mengesampingkan hak-hak pekerja.

LBH GP Ansor, kata Ainul membuka pintu lebar-lebar jika ada berbagai elemen masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan yang membutuhkan bantuan hukum karena hak-haknya dikebiri oleh pihak lain tanpa proses yang sah.

"LBH Ansor siap hadir dan melakukan pendampingan untuk semua masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum,” tandas Ainul. (*)

Editor : Langgeng Widodo