Keraton, antara Profit dan Benefit

SOLO,iNewsMuria.id-Pengageng Parentah Keraton Surakarta Hadiningrat KGPHA Dipokusumo mengatakan, keraton didirikan bukan untuk tempat wisata. Karena itu, ada manajemen tersendiri di dalam keraton agar tidak sampai kehilangan martabat dan kehormatan, saat ada masyarakat berkunjung.

"Keberadaan keraton harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat banyak," kata Gusti Dipo dalam jagongan budaya bertajuk "Menjaga Pluralisme Kota", Sabtu (27/4/2024) di Baron House, Laweyan, Kota Solo.

Baca Juga

Pasca Rekonsiliasi, Seluruh Kerabat Dalem Hadir dalam Tingalan Jumenengan Sinuhun Paku Buwono XIII

"Namun pendekatan yang digunakan adalah kebermanfaatan atau benefit, bukan lagi sebatas profit. Karena kalau profit hanya akan mengarah pada satu pihak. Beda dengan benefit, yang bisa dirasakan banyak orang," kata Gusti Dipo.

Adik Sinuhun Paku Buwono / PB XIII itu menjabarkan, dengan keberadaan keraton, maka masyarakat bisa mendapatkan manfaat dengan berdagang berbagai barang di sekitarnya.

"Dari sisi PAD (Pendapatan Asli daerah) bisa jadi memang tidak ada anggaran yang masuk secara signifikan. Tapi setidaknya dengan banyak orang yang berdagang, atau menjual jasa di sekitar keraton, hal itu bisa menjadi solusi tersendiri bagi pemerintah kota terkait pemenuhan kesejahteraan hidup warganya."

"Karena itulah perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap kondisi keraton, menjadi hal penting sebagai bagian dari pengembangan pariwisata di Kota Solo," terang Gusti Dipo.

Pembicara lain, pemerhati budaya Mufti Rahardjo lebih banyak menjabarkan pluralisme dalam diskusi tersebut. Dia melihat, pluralisme adalah sesuatu yang sudah ada di Solo sejak lama, di mana banyak nama kawasan yang mencerminkan kelompok masyarakat yang menghuni tempat tersebut.

"Pluralisme itu sudah ada di Solo sejak lama. Di sini ada yang namanya Sampangan yang banyak dihuni masyarakat dari Sampang Madura. Lalu ada Kebalen yang merupakan Kampung Bali. Kemudian ada kawasan yang banyak didiami orang-orang Arab, misalnya di kawasan Kedung Lumbu dan sekitarnya. Demikian juga dengan kawasan-kawasan yang lain," ungkap Mufti.

Mufti Rahardjo setuju dengan pandangan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk selalu menjaga pluralisme. Menurut dia, pelestarian nilai-nilai budaya tetap harus dilakukan agar tidak sampai mendegradasi budaya yang ada. 

"Namun demikian, pelestarian di sini bukan lagi sebatas menjaga, tapi perlu ada pengayaan atau enrichment. Karena bagaimanapun seiring perkembangan jaman, akan ada banyak hal yang berubah," katanya.

Dengan pengayaan yang dilakukan itu, kata mantan Kabid Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Pemkot Surakarta itu, maka nilai-nilai yang selama ini dijalankan di masyarakat tidak sampai harus berubah total, namun bisa sesuai dengan kebutuhan.

"Pengayaan dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan bila kita bicara kesejahteraan tentu tak lepas dari masalah ekonomi," kata pemerhati budaya itu.

"Di Solo dengan nilai-nilai tradisi budaya serta sistem religi yang ada, wisata spiritual adalah salah satu potensi. Dan sekarang bisa terlihat dari keberadaan Masjid Syeh Zayed yang banyak memberi dampak besar. Karena selama 24 jam didatangi pengunjung dari berbagai daerah," tandasnya.

Ketua panitia diskusi, Erie Nurwandi Rofiq sekaligus koordinator Arus Bawah Solo (ABS) mengatakan, pluralisme sangat dibutuhkan untuk kemajuan sebuah kota. Namun demikian tetap harus ada batasan tertentu yang dipatuhi terutama dari aspek budaya dan sejarah.

"Kita melihat bahwa aspek budaya dan sejarah tetap harus dipegang agar sebuah kota tidak kehilangan jati dirinya di tengah pluralisme yang ada. Karena itulah lantas kita terpikir untuk menggelar acara diskusi ini, dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang berkompeten," jelas Erie saat ditemui di sela-sela acara.(*)

Editor : Langgeng Widodo