Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Grobogan, Ini Tujuannya

GROBOGAN, iNewsMuria.id – Rapat paripurna ke 49 digelar DPRD Grobogan, dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan fraksi atas membahas Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto membacakan jawaban Bupati Sri Sumarni atas pengajuan raperda tersebut. Sementara rapat paripurna terlihat banyak kursi anggota Dewan yang tidak terisi.

Baca Juga

Paripurna DPRD Setujui Raperda APBD Grobogan Tahun Anggaran 2025 Menjadi Perda

Dijelaskan, lanjut Wabup, bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Grobogan saat ini seluar 83.833 ha yang produktif. Di mana produksi padi 785.111 ton, jagung 845.552 ton serta produksi kedelai 34.603 ton.

Sementara, sambung Wabup Grobogan, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2022 adalah 1.501.145 orang. Dengan kebutuhan pangan berupa beras  114,6 kilogram per kapita per tahun.

“Atau sekitar 172.031 ton beras untuk seluruh masyarakat Grobogan. Sehingga mengacu data tersebut produksi padi sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Grobogan,” kata Wabup membacakan sambutan Bupati.

Baca Juga

Dok, DPRD Grobogan Setujui Raperda Jadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Dengan kondisi tersebut, tambah Wabup Bambang Pujiyanto maka salah satu tujuan dari disusunnya Raperda tersebut antara lain untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Grobogan. 

"Disusunnya rancangan peraturan daerah ini, diharapkan dapat mendorong terwujudnya kemandirian pangan di Kabupaten Grobogan," jelasnya di rapat paripurna, Kamis (28/12/2023).

Kendati demikian, tambahnya, hingga saat ini Kabupaten Grobogan. Belum ada lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Baca Juga

Bupati Grobogan Sampaikan Penjelasan Raperda Perubahan APBD 2024 di Rapat Paripurna DPRD

"Nantinya kami akan sampaikan ke DPRD setelah ada lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Grobogan," katanya.

Sebelumnya pandangan Fraksi mengusulkan penambahan definisi maupun pengertian dari kriteria, kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, intensifikasi dan ektensifikasi.

"Kami pun sepakat untuk menambahkan pengertian atau definisi kata maupun frasa dimaksud dalam Pasal 1 Raperda tersebut," ujar Wabup. (*)

Editor : Arif F