Kapolres Sebut Pengukuhan Polisi RW di Grobogan Tak Terkait Kontestasi Pemilu 2024

GROBOGAN,iNewsMuria.id- Bupati Grobogan Sri Sumarni kukuhkan 499 polisi di jajaran Polres Grobogan sebagai polisi RW (Rukun Warga) yang mengampu 1.759 RW tersebar di 19 Kecamatan di Kabupaten Grobogan.

Pengukuhan dilaksanakan di halaman Setda Grobogan, Senin (22/5/2023). Dihadiri Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan, Dandim 0717/Grobogan Letkol Arh Muda Setyawan.

Baca Juga

Bupati Grobogan Melantik Pejabat Administrator, Pengawasan dan Fungsional, Ini Pesannya

Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan mengeaskan bahwa program Polisi RW tidak terkait dengan kontestasi Pemilu 2024. Anggota Polri yang ditugaskan sebagai Polisi RW wajib netral dan tidak berpihak terhadap kepentingan politik. 

"Ini tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024. Karena Polisi RW ini program nasional yang mengadopsi program serupa di Polda Metro Jaya. Malah Polisi RW ini harus menjadi cooling system agar tahapan pemilu aman dan damai," jelas AKBP Dedy Anung Kurniawan.

Selain itu, lanjut Kapolres, keberadaan  Polisi RW tidak menggantikan peran Bhabinkamtibmas yang ada. Namun diharapkan dapat memperkuat dan responsif dalam pelayanan masyarakat mulai tingkat RW.

“Jadi lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat dan bisa menyerap serta mendeteksi dini persoalan di masyarakat. Untuk itu Polisi RW bisa berkolaborasi dengan Ketua RW, Kades, Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” ujarnya.

Sementara Bupati Grobogan Sri Sumarni mengapresiasi keberadaan Polisi RW di Kabupaten Grobogan. Karena dapat menjadi penghubung keluh kesah dan harapan masyarakat dalam mendeteksi dan menangkal tingkat kejahatan dari tingkat RW.

Untuk itu, sambung Bupati Grobogan, Polisi RW bisa menjalin sinergitas dengan masyarakat, TNI, Pemda Grobogan hingga tingkat paling bawah dan instansi lainnya yang ada di Kabupaten Grobogan.

Baca Juga

Mengenang Perlawanan Santri Terhadap Penjajah Dalam Resolusi Jihad 22 Oktober 1945

“Sehingga keberadaan Polisi RW diharapkan mampu mencegah gangguan Kamtibmas terutama menjelang Pemilu 2024 dan Pilkada. Juga bisa membantu Pemkab dalam mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan masalah sosial lainnya,” tambah Bupati Sri Sumarni. (*)

Editor : Arif F