JAKARTA, iNewsMuria - Indonesian Audit Watch (IAW) mendesak perhatian khusus terhadap maraknya penambangan minyak mentah ilegal atau yang sering disebut minyak cong di Sumatera Selatan. Temuan dari IAW mengungkap adanya operasi illegal drilling dan illegal refinery yang telah beroperasi cukup lama dan diduga merugikan negara. Aktivitas ini diketahui menghasilkan BBM ilegal yang menyerupai standar Pertamina, sehingga memicu kerugian ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat.
“Hingga kini, kegiatan penambangan ilegal masih marak meski sempat dihentikan beberapa waktu lalu,” kata Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri IAW, dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).
Menurutnya, peredaran minyak ilegal ini sangat merugikan masyarakat dan Pertamina. "Ini sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia, menambah beban bagi pemerintah dan merugikan konsumen," lanjutnya.
Iskandar juga mengungkapkan bahwa meskipun telah terjadi pergantian Kapolda di Sumatera Selatan, dampak positif dalam memberantas praktik illegal drilling belum terlihat secara signifikan. Ia pun meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. “Kami mendesak Kapolri untuk segera melakukan asesmen di wilayah Sumatera Selatan dengan melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi kinerja aparat,” tegas Iskandar.
Sementara itu, Saiful Anam, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), menilai bahwa pemberantasan mafia minyak ilegal seharusnya menjadi tugas bersama antara aparat pusat dan daerah. “Tidak cukup jika hanya diserahkan kepada Kapolda. Harus ada sinergi dari pemerintah pusat, Bareskrim Mabes Polri, hingga otoritas lokal,” kata Saiful. Menurutnya, jaringan mafia minyak ini kemungkinan besar melibatkan jaringan internasional, sehingga perlu pendekatan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.
Saiful juga menegaskan bahwa sektor energi dan sumber daya alam merupakan sektor penting yang mendukung optimalisasi pendapatan negara, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. “Pemerintah harus memastikan bahwa hasil sumber daya alam kita tidak menjadi incaran mafia yang mengambil keuntungan besar secara ilegal,” tambahnya.
Dengan adanya berbagai desakan dari lembaga pengawas dan ahli, Iskandar dan Saiful berharap pemerintah, terutama Presiden dan Kapolri, dapat segera mengambil tindakan nyata dalam menangani masalah minyak ilegal ini.
Editor : Langgeng Widodo
Artikel Terkait
