Genjot Layanan Digital, Bupati Grobogan: Jangan Sampai Warga Digital, Pemerintah Masih Manual
GROBOGAN, iNewsMuria.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan bergerak cepat membenahi sistem layanan publik di era digital yang semakin berkembang saat ini.
Bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Bank Jateng, Pemkab menggelar rapat penting atau High Level Meeting (HLM) Akselerasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
Upaya untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah digelar di Hotel 21 Purwodadi, Senin (21/9/2026). Langkah ini diambil setelah Pemkab Grobogan mengevaluasi capaian tahun lalu yang berada di peringkat 34.
Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menegaskan bahwa peringkat tersebut harus menjadi pecutan semangat untuk berbenah, bukan ajang saling menyalahkan.
"Masyarakat sudah terbiasa menggunakan pembayaran digital. Pemerintah juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Jangan sampai masyarakat sudah digital, tetapi pemerintah masih manual," tegas Bupati Setyo Hadi saat membuka acara.
Bupati Grobogan meminta seluruh instansi di lingkungan Pemkab Grobogan dan jajarannya untuk menjadikan transaksi non-tunai ini sebagai kebiasaan kerja sehari-hari.
Menurut Bupati Setyo Hadi, hal itu bukan sekadar formalitas administrasi. Target utamanya adalah menciptakan layanan yang mudah, cepat, transparan, aman, dan akuntabel.
Menanggapi kendala adaptasi atau keterbatasan teknis di lapangan, Setyo Hadi berpesan agar para pegawai tidak menunda pekerjaan hanya karena menunggu sistem yang sempurna.
"Jangan menunggu semuanya sempurna baru kita bergerak. Justru kita harus bergerak dulu, sambil dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap," tambah Setyo Hadi.
Selain pembenahan di internal pemerintahan, Pemkab Grobogan juga berkomitmen untuk merangkul masyarakat agar makin familiar dengan transaksi non-tunai.
Edukasi dan kemudahan akses lanjut Bupati Grobogan Setyo Hadi, akan terus diberikan agar manfaat digitalisasi ini bisa dirasakan langsung oleh seluruh warga.
Pemkab Grobogan juga menyatakan terbuka terhadap masukan dari Bank Indonesia maupun Bank Jateng demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien tanpa sekadar banyak slogan.
Editor: Arif F