Umrah Terancam Akibat Konflik Timur Tengah, Asosiasi Dorong Perlindungan Negara untuk Jamaah

SOLO,iNewsMuria.id-Aliansi Penyelenggara Haji dan Umrah Seluruh Indonesia (ASPHIRASI) menegaskan, hingga hari ini belum terdapat keputusan resmi penundaan keberangkatan jamaah umrah yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia.

Namun, wacana penundaan yang berkembang di tengah situasi geopolitik kawasan Timur Tengah telah menimbulkan ketidakpastian serius bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan jamaah.

Baca Juga

Kisah Inspiratif Beautetox: Berkah Bisnis Kini Umrohkan Karyawan dan Santri

Sekretaris Jenderal ASPHIRASI, Retno Anugerah Andriyani, menyampaikan bahwa sampai hari ini seluruh penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia Airlines masih beroperasi normal dan sesuai jadwal.

“Per hari ini, seluruh maskapai direct flight masih on schedule dan tetap berangkat. Beberapa PPIU tetap memberangkatkan jamaah karena pesawat tetap terbang, visa sudah terbit, hotel sudah tersedia, dan tidak ada pembatasan resmi penerbangan ke Arab Saudi. Apalagi rute direct flight ini tidak melintasi wilayah konflik,” jelas Retno.

Namun di sisi lain, ASPHIRASI mencatat adanya dampak signifikan terhadap penerbangan transit, yang menyebabkan kerugian besar bagi PPIU serta ketidakpastian bagi jamaah.

“Terdapat jamaah yang saat ini masih berada di Arab Saudi dan mengalami kendala kepulangan karena maskapai transit yang digunakan membatalkan penerbangannya. Di sisi lain, ada pula jamaah yang seluruh persiapannya sudah lengkap—visa, hotel, handling—namun tidak dapat berangkat karena tiket transit seperti Qatar Airways, Emirates, Etihad, Scoot, dan maskapai transit lainnya mengalami pembatalan maupun suspensi penerbangan,” tambahnya.

Direktur Utama Hajar Aswad Mubaroq itu menegaskan pentingnya kejelasan langkah konkret dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia apabila nantinya keputusan penundaan benar-benar diambil, agar tidak menimbulkan gelombang kerugian yang lebih besar.

“Kami mendorong agar jika penundaan ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh RI, maka harus disertai kebijakan mitigasi yang jelas dan terukur. Di antaranya pembatalan atau penjadwalan ulang visa tanpa penalti, refund atau reschedule hotel dan transportasi, serta relaksasi layanan Mashaaer, Masar, dan Nusuk,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi saat ini tergolong force majeure, namun pada praktiknya asuransi perjalanan tidak meng-cover risiko geopolitik, sehingga potensi kerugian sepenuhnya berada di pihak PPIU.

“Situasi ini berbeda dengan masa pandemi COVID-19, di mana penutupan dilakukan langsung oleh pemerintah Arab Saudi sehingga terdapat kebijakan khusus dan relaksasi kontrak. Saat ini, Saudi tidak menutup umrah, direct flight masih berjalan, tetapi wacana penundaan datang dari dalam negeri. Maka perlu skema perlindungan yang adil bagi PPIU dan jamaah,” tegasnya.

ASPHIRASI juga meminta pemerintah untuk memastikan perlindungan menyeluruh terhadap jamaah Indonesia, baik yang saat ini masih berada di Arab Saudi maupun yang tertahan keberangkatannya akibat pembatalan penerbangan transit.

“Kami berharap negara hadir memberi kepastian: bagaimana mekanisme perlindungan jamaah, bagaimana skema penyelesaian kerugian, dan bagaimana jaminan keberlangsungan industri umrah nasional. Jangan sampai penyelenggara dan jamaah dibiarkan menghadapi risiko ini sendirian,” pungkas Retno.

Editor : Arif F