Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Bakar Semangat Ratusan Mahasiswa Soloraya

SOLO,iNewsMuria.id-Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajahmada (BEM UGM) Tiyo Ardianto hadir dalam diskusi publik yang digelar di Rumah Banjarsari Solo, Rabu (26/02/26) malam.

Lebih dari dua ratus mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Soloraya hadir dalam diskusi yang digelar Lentera Society yang bekerja sama dengan aliansi BEM Soloraya tersebut.

Dalam kesempatan itu, Tiyo Ardianto yang tampil dengan ciri khas memakai kaos MBG (Maling Berkedok MBG) itu membakar semangat para mahasiswa yang hadir dalam diskusi itu.

"Jadi mahasiswa itu jangan berhenti hanya diskusi, hanya berpikir kritis, tapi juga harus berpikir strategis," kata Tiyo sambil menunjukkan jari tangan ke atas.

"Surat yang kukirimkan ke Unicef adalah bagian dari strategi untuk menghentikan MBG, program yang diciptakan rezim untuk melakukan korupsi secara sistematis," kata Tiyo.

"Kalau Prabowo ndableg dan tidak bisa dikandani untuk menghentikan program Maling Berkedok Gizi ini, biar dia dipermalukan di sana," seru Tiyo yang disambut tangan.

Tiyo yang tetap bersemangat setelah perjalanan dari Kota Kudus itu juga berpesan pada para mahasiswa untuk terus siaga, jika sewaktu-waktu terjadi reformasi jilid dua.

Mahasiswa Fakultas Filsafat itu yakin, reformasi jilid dua akan terjadi. Sebab, kata dia, indikatornya sangat jelas. Seperti perekonomian nasional makin memburuk, banyak PHK yang mengakibatkan angka pengangguran makin meningkat, beban hidup masyarakat makin bertambah, utang negara makin menumpuk, kebijakan pemerintah yang amburadul.

"Dulu, reformasi itu direncanakan tahun 2001, tapi tidak diduga, baru tiga bulan direncanakan, reformasi itu terjadi tahun 1998. Karena itu, teman teman mahasiswa harus siap harus siaga dengan "amunisi" masing masing jika reformasi muncul. Tapi siapa tahu, kemunculan reformasi ini justru dari Solo lalu meluas ke berbagai daerah," kata Tiyo.

Tiyo Ardianto mengatakan, setidaknya ada dua alasan yang bisa dijadikan pintu masuk untuk melengserkan Prabowo Subianto dari jabatan presiden karena melanggar undang-undang. Pertama, dengan program MBG-nya, Prabowo telah mengurangi anggaran pendidikan. Dalam undang-undang, anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN.

Kedua, untuk teken kerja sama dengan luar negeri, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR RI. "La ini, Prabowo hahahihi dengan presiden Amerika Serikat Donald Trump dan bikin persetujuan bersama tanpa melibatkan DPR RI, seolah-olah negara itu miliknya sendiri, ini jelas melanggar undang-undang dan bisa dilengserkan," kata Tiyo.(*)

Editor : Arif F