JAKARTA, iNewsMuria.id – Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan sidang etik Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya. Sanksi pemecatan tersebut dijatuhkan setelah Eko dinyatakan melakukan perbuatan tercela terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengajuan banding merupakan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan internal kepolisian. Polri selanjutnya akan membentuk komisi banding untuk memproses permohonan yang diajukan Eko.
Trunoyudo menjelaskan, mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 69 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan itu telah mengalami perubahan melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
"Ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," kata Trunoyudo dalam jumpa pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip iNews.id.
Dia menegaskan, permohonan banding tersebut akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Hasil pemeriksaan komisi banding nantinya akan disampaikan setelah proses pengambilan keputusan selesai.
"Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut," ujarnya.
Di sisi lain, Trunoyudo memastikan Irjen Eko Hadi Santoso telah kembali menjalani penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob setelah putusan sidang etik dibacakan. Penahanan tersebut berkaitan dengan proses pidana yang ditangani Bareskrim Polri.
Sebelum putusan terhadap Eko, Polri juga menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ahrie Sonta melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (10/11/2026). Keputusan itu mencakup sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Ahrie merupakan perbuatan tercela serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan keputusan tersebut seusai sidang etik Ahrie Sonta. "Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Johnny.
Editor : Langgeng Widodo
Artikel Terkait
