KLATEN,iNewsMuria.id-Operasional Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten atau yang sering disebut PD BKK Klaten dihentikan. Tidak hanya di kantor cabang di tiap kecamatan, di kantor pusat, kantor PD BKK Klaten juga ditutup.
Diduga, penutupan itu karena lembaga keuangan itu tersebut banyak masalah, yakni kredit macet yang terlalu besar hingga miliaran rupiah. Terlebih lagi sudah ada lima orang yang masuk di balik jeruji. Sedangkan satu orang masih dalam proses.
Kendati diduga banyak masalah dan karyawannya terjerat kasus hukum, namun Pemkab Klaten tak mampu berbuat banyak, apalagi menutup perusahaan daerah tersebut.
"65 persen saham PD BKK milik Pemprov Jateng, sisanya milik Pemkab Klaten, jadi yang punya wewenang Pemprov," kata Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Lebih lanjut, Hamenang menjelaskan, kasus yang menimpa PD BKK Klaten sudah cukup lama dan sudah dilaporkan ke Pemprov Jawa Tengah. Dari situ, juga sudah proses hukum tetapi hingga saat ini belum selesai.
”Kemarin saat berada di Semarang dengan Pak Gubernur, dalam suatu acara, juga sudah disampaikan. Mungkin diagendakan minggu-minggu ini akan nada rapat. Tapi hasilnya seperti apa, kami mengikuti,” kata bupati.
"Yang terpenting adalah hak-hak para nasabah bisa diselesaikan bersama. Mengingat nasabahnya mayoritas warga Klaten sehingga perlu menjadi perhatian bersama," kata bupati.
Dikatakan, sebelum PD BKK Klaten dimerger oleh provinsi, kredit macet sudah terlalu besar. "Dulu BKK ini kan per kecamatan dan menyalurkan kredit kecil-kecil ke pedagang pasar yang jumlahnya cukup banyak. Jika ditotal bisa sampai puluhan miliar,” ujar Hamenang.
Bupati mengaku masih menunggu putunjuk Pemprov sebagai pemegang saham mayoritas. Menurut dia, yang terpenting adalah kepentingan nasabah harus bisa diselesaikan. Dia juga mengimbau kepada nasabah untuk tenang terlebih dahulu.
"Nanti hasil Pemprov Jateng seperti apa terkait penyelesainnya, Pemkab Klaten siap menginformasikan lebih lanjut. Kita siap memperjuangkan," pungkasnya.(*)
Editor : Arif F
Artikel Terkait
