GROBOGAN,iNewsMuria.id - Rapat penetapan Upah Minimum Kabupaten atau UMK Grobogan tahun 2024 yang digelar di Disnakertrans Grobogan pada Rabu (23/11/2023), antara pengusaha dan pekerja beda pendapat.
Karena keinginan para pengusaha mengenai persentase kenaikan UMK 2024 hanya 3,09 persen dari UMK Grobogan tahun 2023. Sedangkan buruh atau para pekerja menginginkan kenaikan 4,28 persen.
Rapat membahas kenaikan UMK Grobogan itu dihadiri Kepala Disnakertrans Teguh Harjo Kusumo, Dewan Pengupahan Sri Martono, pakar ketenagakerjaan, tiga orang perwakilan perusahaan dan tiga orang perwakilan pekerja.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Grobogan Teguh, sesuai indeks variabel muncul tiga angka kenaikan yakni 3,09 persen, 3,69 persen dan tertinggi 4,28 persen.
Apabila kenaikan itu mengacu pada UMK 2023 sebesar Rp2,029 juta maka lanjutnya, untuk kenaikan 3,09 persen Rp62.6733,09 sehingga UMK Grobogan 2024 menjadi Rp2.092.242,13.
Kemudian kenaikan 3,69 persen Rp74.809,91 maka UMK Grobogan 2024 sebesar Rp2.104.378,96. Lalu, tambah Teguh, kenaikan 4,28 persen Rp86.946,74 maka UMK Grobogan 2024 sebesar Rp2.116.515,78.
Perwakilan Serikat Pekerja Sintono sempat mengancam walk out jika keinginan pekerja agar UMK naik 4,28 persen tak dipenuhi pengusaha. Sedang perwakilan perusahaan Joko mengatakan, perusahaan hanya pada3,09 persen.
"Sebenarnya keinginan pekerja kenaikan UMK Grobogan mencapai 15 persen, tapi karena ada ketentuan dari pusat maka kami ingin kenaikannya 4,28 persen atau alfa 0,3. Mengingat harga kebutuhan hidup terus meningkat," jelas Sintono.
Berubah Pikiran
Pakar ketenagakerjaan Sri Wahyuni dan Hetty pada awalnya mengatakan, karena pihak perusahaan tetap pada 3,09 persen, pekerja pada angka 4,28 persen maka pihaknya menyarankan untuk kenaikan UMK di Grobogan ambil tengah yakni 3,69.
Namun saat rapat berjalan, pakar ketenagakerjaan berubah pikiran dan menganulir pendapat mereka mengenai angka kenaikan UMK Grobogan 2024 dari 3,69 persen menjadi 4,28 persen.
“Pertimbangannya karena melihat harga kebutuhan dan BBM yang naik padahal para buruh atau pekerja mengandalkan transportasi sepeda motor,” jelasnya.
Karena masing-masing tetap pada pendiriannya, lanjut Teguh, maka Disnakertrans akan menyampaikan berita acara rapat ke Bupati untuk dijadikan rekomendasi UMK Grobogan 2024 ke Pj Gubernur Jateng.
“Rekomendasi UMK Grobogan 2024 dari Bupati hanya satu angka, semoga menjadikan Grobogan tetap damai. Paling lambat rekomendasi diserahkan ke Pj Gubernur Jateng pada 30 November 2023,” kata Teguh. (*)
Editor : Arif F
Artikel Terkait
